KERJA SAMA INTERNASIONAL KOTA KEMBAR

Sister city merupakan sebuah konsep yang menggambarkan adanya dua kota di dua negara yang saling bekerja sama berdasarkan kesamaan potensi kedua belah pihak. Istilah lain yang bisa digunakan adalah Kota Kembar. Buku ini membahas kerjasama kota kembar secara konseptual dan praktik di lapangan. Sudah banyak kota-kota di Indonesia yang mengadakan kerja sama kota kembar ini. Variasinya ada kerjasama provinsi kembar (sister province). Daerah dalam level tertentu, baik kota maupun provinsi, memiliki kewenangan terbatas dalam mengadakan kerja sama internasional. Salah satu bentuk kerja sama internasional daerah adalah kerja sama kota kembar dan kerjasama provinsi kembar. Buku ini akan memperkaya bacaan bagi mereka yang ingin mendalami kerja sama internasional yang dilakukan oleh daerah kota, kabupaten, atau provinsi di Indonesia dengan kota, provinsi, atau negara bagian di negara lain.

Order now

Order via Whatsapp

Author Biography

Prof. Dr. Agustinus Supriyanto, S.H., M.Si., Agustinus Supriyanto, kelahiran Salatiga. Menempuh kuliah di S-1 Fakultas Hukum, S-2 Ilmu Politik Prodi Pascasarjana, dan S-3 Prodi Pascasarjana Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta. Ia berpengalaman melakukan penelitian dan menulis di bidang terkait, antara lain kerja sama internasional kota kembar.

References

Bappeda DIY-Pusat Pengkajian Masalah-Masalah Timur Tengah. 1997. Evaluasi Kerja Sama Provinsi DIY-Provinsi Ismailia Tahun 1996/1997, kerja sama Bappeda Provinsi DIY dengan Pusat Pengkajian Masalah-Masalah Timur Tengah Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Bappeda DIY-Pusat Pengkajian Masalah-Masalah Timur Tengah. 1997. Evaluasi kerja sama Provinsi DIY-Provinsi Ismailia Tahun 1996/1997, kerja sama Bappeda Provinsi DIY dengan Pusat Pengkajian Masalah-Masalah Timur Tengah Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Bappeda DIY-Pusat Studi Jepang UGM. 1997. Evaluasi Kerja Sama Provinsi DIY-Kyoto Prefecture Tahun 1996/1997, kerja sama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Pusat Studi Jepang Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Bappeda DIY-Pusat Studi Jepang UGM. 1997. Evaluasi Kerja Sama Provinsi DIY-Kyoto Prefecture Tahun 1996/1997, kerja sama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Pusat Studi Jepang Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Biro kerjasama antar kota dan Daerah (a). 2000. Profil Kota Sister City DKI Jakarta. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota, Jakarta.

Biro kerja sama antarkota dan Daerah (b). 2000. Kerja Sama Sister City antara Jakarta dan Kota/Daerah di Luar Negeri. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota, Jakarta.

Boer Mauna. 2010. Hukum Internasional: Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global, Edisi ke-2. Bandung: Penerbit PT Alumni.

Chamber of Commerce and Industry and Gadjah Mada University. No Year. California-Yogyakarta Sistership. Yogyakarta.

Dalam Negeri dan Otonomi Daerah. 2000. “Peran dan Kebijakan Kerja Sama Luar Negeri dalam Mendukung Otonomi Daerah”. Paper Disampaikan pada Seminar Evaluasi Program kerja sama Luar Negeri, Yogyakarta 11 Nopember 2000.

Dam, Sjamsumar, dan Riswandi. 1995. Kerja Sama ASEAN: Latar Belakang, Perkembangan dan Masa Depan, Cetakan Pertama. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia.

Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah. 2000. “Peran dan Kebijakan kerja sama Luar Negeri dalam Mendukung Otonomi Daerah”. Paper Disampaikan pada Seminar Evaluasi Program kerja sama Luar Negeri, Yogyakarta 11 November 2000.

Departemen Luar Negeri. 1994. “Petunjuk Pelaksanaan Proses dan Prosedur Pembuatan Perjanjian Internasional”. Makalah, Jakarta.

Departemen Luar Negeri. 2000. Himpunan Keterangan Dasar Negara-Negara Akreditasi Perwakilan RI di Luar Negeri. Badan Penelitian dan Pengembangan Masalah Luar Negeri Departemen Luar Negeri, Jakarta.

Departemen Luar Negeri. 2001. “Prosedur Pembentukan kerjasama Kota Kembar (Sister City) dan Provinsi Kembar (Sister Province) di Indonesia dengan Kota dan Provinsi di Luar Negeri”. Working Paper, Jakarta.

Dixon, Martin and McCorquodale, Robert. 2000. Cases and Materials on International Law. London: Blackstone Press Limited.

Effendi, Tadjuddin Noer. 1995. Sumber Daya Manusia: Peluang Kerja dan Kemiskinan. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya. 

Gove, Philip Babcock (Ed.). 1968. Webster’s Third New International Dictionary of the English Language Unabridged. Springfield, Massachusetts: G. & C. Merriam Company.

Harris, D.J. 1998. Cases and Materials on International Law. London: Sweet & Maxwell.

Held, David. 1995. Democracy and the Global Order: From the Modern State to Cosmopolitan Governance. California: Stanford University Press Stanford. First Published.

Hewitt, W.E. 1999. “Cities Working Together to Improve Urban Services in Developing Areas: The Toronto-Sao Paulo Example”. Studies in Comparative International Development, Spring, (27-44).

Istanto, F. Sugeng. 2010. Hukum Internasional. Yogyakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya.

Kelsen, Hans. 1952. Principles of International Law. New York: Rinehart & Company Inc.

Mas’oed, Mohtar. 1990. Limit Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi. Jakarta: LP3ES. 

Mertokusumo, Sudikno. 1996. Mengenal Hukum Suatu Pengantar. Yogyakarta: Penerbit Liberty.

Oppenheim, L. 1948. International Law: A Treatise, Vol. I-Peace, Longmans, Green and Co., London.

Pangestu, Maria. 1992. “Segitiga Pertumbuhan sebagai Model untuk Kerja Sama Ekonomi ASEAN: Suatu Perspektif Indonesia”. Analisis CSIS, Edisi Maret–April.

Roy, S.L. 1991. Diplomasi, Cetakan Pertama. Jakarta: Penerbit PT Rajawali. 

Setiaji, Bambang. 2000. “Evaluasi Program kerja sama Luar Negeri Pemerintah Provinsi DIY dengan Tyrol-Austria”. Paper Disampaikan dalam Seminar Sehari Evaluasi Kerja Sama Luar Negeri, Yogyakarta.

Starke, J.G. 1989. Introduction to International Law, Tenth Edition. London: Butterworths.

Sumaryo Suryokusumo. 1993. Studi Kasus Hukum Organisasi Internasional, Cetakan Pertama. Bandung: Penerbit Alumni.

Suryokusumo, Sumaryo. 1995. Hukum Diplomatik: Teori dan Kasus, Cetakan 1. Bandung: Penerbit Alumni.

Tirtosudarmo, Riswanto. 1994. “Aspek Demografi-Ekonomi Sijori: Tersingkirnya Penduduk Riau Kepulauan dalam Pembangunan Batam dan Bintan”. Analisis CSIS, Edisi Mei-Juni.

Tsani, Mohd. Burhan. 2006. “Memorandum of Understanding sebagai Instrumen Hubungan Internasional”. Mimbar Hukum, Vol. 18, No. 1, Februari 2006, hlm.17-31.

Tsani, Mohd. Burhan. 2012. Hukum Organisasi Internasional. Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Usman, Sunyoto. 1998. Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Wasito. 1984. Konvensi-Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik, Hubungan Konsuler, dan Hukum Perjanjian/Traktat. Yogyakarta: Andi Offset.

Wibisono, Christianto. 1995. “Otonomi: Politik atau Ekonomi?”, dalam Suara Pembaharuan, Otonomi Daerah: Peluang dan Tantangan, Cetakan Pertama. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 

Yubaidi, Ahmad. 1994. “Pendelegasian Wewenang Membuat Perjanjian pada Perjanjian Kerja Sama Bilateral Sister Province DIY–Kyoto Menurut Konvensi Wina 1969”. Skripsi S-1, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta.